RAPAT SEKALIGUS JALIN KERJA SAMA BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Diskominfo – Madina. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  61 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,  DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.

Didalam BAB I Pasal 1 bahwa “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan”

Didalam BAB II Pasal 1 menyatakan “Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el. NIK dan Data Kependudukan adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Didalam BAB II Pasal 3, Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh:

  1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
  3. dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Didalam BAB IV Pasal 11, Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:

  1. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati/Walikota;
  2. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga Pengguna tingkat kabupaten/kota;
  3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kepala/pimpinan lembaga Pengguna tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  4. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
  5. Pemberian hak akses oleh Bupati/Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
  6. Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;dan
  7. Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Rapat tentang pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Payaloting. Dalam rapat kali ini sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama seluruh OPD se-Kabupaten Mandailing Natal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses memanfaatkan data dan dokumen kependudukan Kabupaten Mandailing Natal.  Jum’at (26/07/2019)

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal / Mewakili.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM membuka rapat pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Payaloting. Jum’at (26/07/2019)

Seluruh peserta rapat pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Payaloting. Jum’at (26/07/2019)

Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM menyebutkan “Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negrei Republik Indonesia No. 61 Tahun 2015 dalam Pasal 6 menyatakan Pemerintah Kabupaten /Kota berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Dalam rangka memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peyanan kemasyarakatan, diharapkan seluruh OPD se-Kabupaten Mandailing Natal dapat menafaatkan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sesuai peruntukkan dan tufoksi masing-masing OPD” Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Payaloting. Jum’at (26/07/2019)

“Kegiatan program kerjasama pemanfaatan data kependudukan sangat strategis, apalagi bagi Kabupaten Mandailing Natal yang jumlah penduduknya mencapai 484.787 jiwa (Data pada DKB Semester 2 Tahun 2018) dapat digunakann untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, misalnya untuk penyususnan DAU dan DAK juga untuk mendukung konsolidasi demokrasi” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, Jum’at (26/07/2019)

Lanjut Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, bahwa “Pemanfaatan data kependudukan dilakukan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, kedepan semia proses di Indonesia akan menggunakan data tunggal, penduduk berbasis NIK dan KTP Elektronik dalam rangka menuju Single Identity Number. sebutnya

Tim Redaksi