Pembahasan Cetak Biru e-Commerce

Pembahasan Cetak Biru e-Commerce Masuki Tahap FinalisasiJakarta, Kominfo – Penyelesaian pembahasan cetak biru e-commerce atau perdagangan dengan menggunakan akses internet hingga saat ini masih belum rampung. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, cetak biru e-comerce saat ini telah memasuki tahap finalisasi. “Penyelesaiannya bisa dikatakan masuk dalam tahap finalisasi. Saat ini pemerintah tengah konsentrasi dalam penanganan perekonomian,” kata Rudiantara, Kamis (22/10).

Menurut Rudiantara, pembahasan cetak biru e-comerce melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Para menteri akhir-akhir ini masih belum bisa bertemu membahasnya, karena mereka masih fokus pada paket deregulasi ekonomi,” ujar Rudiantara.

Kapan kepastian diselesaikannya cetak biru e-comerce tersebut, Rudiantara mengaku belum dapat memastikannya. Pasalnya, pembahasan e-commerce ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang saat ini masih fokus dengan penanganan perekonomian. Cetak biru e-comerce sebelumnya ditargetkan Kemkominfo dapat selesai pada Agustus 2015 lalu. Namun, seiring dengan perkembangan situasi perekonomian, penyelesaian cetak biru tersebut mundur.

Rudiantara menjelaskan, cetak biru e-commerce ini diperlukan guna mendorong perdagangan elektronik lebih pesat. Di Indonesia perdagangan elektronik meningkat pesat. Pada 2013 diperkirkan mencapai 8 miliar USD, tahun 2014 meningkat hingga mencapai 13 miliar USD dan di tahun 2015 ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 20 miliar USD. “Kita berharap kapitalisasi e-comerce di Indonesia pada 2020 bisa mencapai 135 miliar dolar AS atau sepuluh kali lipat,” kata Rudiantara.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang di dalamnya termasuk pajak e-commerce. Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Kemkeu, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan, dalam revisi UU PPh, akan diatur lebih rinci mengenai pajak transaksi e-commerce. “Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia ini,” kata Poltak. Menurut Poltak, Indonesia masih belum memiliki aturan jelas yang mengatur bisnis e-commerce asing, sehingga banyak pelaku e-commerce asing yang masih belum tersentuh pajak.

“Seharusnya setiap pembayaran ke luar negeri terkena PPh pasal 26 sebesar 20%, kecuali perusahaan yang terdapat di negara yang tidak mempunyai perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan Poltak, pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo setuju pajak transaksi e-commerce diatur lebih spesifik. “Selama ini e-commerce seolah-olah bukan objek pajak,” kata Yustinus. Yustinus menyarankan agar dalam revisi ini mengatur lebih lanjut mengenai pihak yang bukan objek pajak, seperti status sisa hasil usaha (SHU) koperasi. “Aturan transfer pricing juga perlu diperketat dan lebih detail,” kata Yustinus.

Sumber: kominfo.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.