Berita Nasional

Zona Merah Sinabung Jadi Hutan Lindung

Zona Merah Sinabung Jadi Hutan LindungMEDAN – Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba SH MM, mengusulkan kawasan zona merah Sinabung dijadikan hutan lindung. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi warga yang bermukim dan mencegah timbulnya korban jiwa akibat lahar panas atau banjir lahar dingin.

Selain itu, penanganan pengungsi Sinabung di Kabupaten Karo membutuhkan kerja sama lintas sektoral sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Hal itu diungkapkan Parlindungan saat kunjungan sekaligus menyerahkan bantuan BNPB kepada Pemkab Karo yang diterima secara simbolik oleh Sekda Tanah Karo, dr Saberina Tarigan.

Bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta ini diserahkan langsung oleh Direktur Bantuan Darurat BNPB, Drs Eko Budiman MM, di daerah relokasi Siosar, Minggu (5/6).

“Kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan agar masalah pengungsi Sinabung cepat teratasi. Relokasi Siosar yang dihuni 370 KK sudah cukup bagus. Akses jalan, rumah ibadah, sekolah, dan jambur sudah dibangun. Masalah berikutnya, mata pencaharian warga relokasi, sehingga Dinas Pertanian harus segera bersinergi. Masalah lain, ketersediaan daya listrik bila perkampungan Siosar sudah semakin ramai. Pemerintah juga harus memikirkan fasilitas kesehatan untuk warga relokasi,” ujar Parlindungan.

“Pak Tarigan dan warga di posko GBKP yang dihuni 1.519 orang mengeluhkan biaya sekolah dan transportasi anak ke sekolah. Bahkan, sejumlah warga belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Mereka juga mendesak pemerintah agar menyediakan tempat relokasi secepatnya karena sudah tidak nyaman tinggal di posko pengungsian dalam waktu lama,” jelas Parlindungan saat berkunjung ke posko pengungsi di GBKP Kabanjahe didampingi Koordinator Posko, Zulkarnain Tarigan.

Eko Budiman mengungkapkan, melihat karakteristik Gunung Sinabung hingga sekarang, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk penanganan dampak erupsi. Saat ini, BNPB terus mendalami masalah ketersediaan lahan untuk relokasi.

“Masih ada sekitar 2.500an orang yang harus direlokasi. Pemerintah Pusat menunggu usulan dan rencana relokasi dari Pemda Tanah Karo,” ujarnya.(wol/aa/waspada/data2)

Sumber: waspada.co.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *