TIM ROMBONGAN YANG DIPIMPIN SEKDA MANDAILING NATAL LAKUKAN EKSPOSE DIHADAPAN TIM VERIFIKASI LAPANGAN KABUPATEN /KOTA LAYAK ANAK

Sekretaris Daerah Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Ir. Donna Dameria, MM., dan Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Martuah, SE., M.AP., saat melakukan ekspose dihadapan Tim Penilai Verifikasi Lapangan Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2019 di Aula FL. Tobing Lt. 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Medan (05/07/2019).

Diskominfo – Madina. Tim Rombongan Verifikasi Lapangan Penilaian Kabupaten /Kota Layak Anak yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM melakukan ekspose dihadapan Tim Penilai Verifikasi Lapangan Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2019 di Aula FL. Tobing Lt. 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Medan (05/07/2019).

Turut dalam Rombongan tersebut diantaranya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ir. Donna Dameria, MM., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Khoirul Bahri, S.Sos., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Seri Efrianni, S.Sos, MM., Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Martuah, SE., M.AP., Kepala Seksi Tata Kelola eGovernment Dinas Komunikasi dan Informatika, Zulkifli, S.Kom, M.Kom, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Azmizar Yusuf Hasibuan, ST., Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Tiurmidawati Saragih, SKM., serta beberapa perwakilan OPD Lainnya.

Dalam Paparan yang disampaikan oleh Sekda Mandailing Natal dan diperkuat dengan argumentasi bukti dilapangan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan perwakilan OPD lainnya, dinyatakan bahwa Mandailing Natal telah siap menuju Kabupaten Layak Anak dengan diperkuat oleh Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Disamping itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ir. Donna Dameria, MM., menyampaikan bahwa penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang ramah terhadap anak telah dikembangkan di Kabupaten Mandailing Natal, seperti Taman Kota Panyabungan, Taman Lintas Timur Panyabungan, Taman Raja Batu, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Desa Ramah Anak, dan beberapa inovasi lainnya.

 

Tim Rombongan Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin Sekretaris Daerah Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM., saat melakukan ekspose dihadapan Tim Penilai Verifikasi Lapangan Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2019 di Aula FL. Tobing Lt. 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Medan (05/07/2019).

 

Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Martuah, SE., M.AP., juga menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal tidak melupakan unsur kepentingan dan keberpihakan kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Martuah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selalu berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pengembangan dan penyediaan infrastruktur ramah anak diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Al-Amin, LSM dibawah naungan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

Adapun kriteria penilaian terhadap Kabupaten /Kota Layak Anak Tahun 2019 ini adalah : Penguatan Kelembagaan (Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak, Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak), Hak sipil dan kebebasan (Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), Terlembaga partisipasi anak), Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative (Persentase Perkawinan Anak, Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak), Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Prevalensi Status Gizi Balita, Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak, Tersedia Kawasan Tanpa Rokok), Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya (Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), Persentase Wajib Belajar 12 Tahun, Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA), Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak), Hak Perlindungan khusus (Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani, Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani, Anak korban bencana dan konflik yang terlayani, Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi, Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani, Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani).

 

 

Tim Redaksi