Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Perihal APBDesa

Diskominfo – Madina. Dalam rangka efektivitas penggunaan APBDesa untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan menuju desa mandiri sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan desa Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 baik program pemerintah maupun program pemerintah daerah, dimana mekanisme sampai kepada APBDesa yaitu dengan menyelaraskan atau mensinkronkan antara RPJMD dengan RPJMDesa yang disesuaikan dengan kewenangan desa.

Adapun program pemerintah maupun program pemerintah daerah meliputi:

  1. Pamsimas (Program Air Minum Berbasis Masyarakat)
  2. Sanimas (Sanitasi Masyarakat)
  3. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini dan menyangkut penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi)
  4. Stunting (Layanan Kesehatan Ibu Anak dan Layanan Konseling Gizi Terpadu / Terintegrasi)
  5. Layanan Perlindungan Sosial (Operasional Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesos-TKS- dan Penerima Bantuan Iuran- PBI- Non DTKS, Pelayanan terhadap yang berkebutuhan khusus termasuk disabilitas)
  6. Penanaman pohon bambu di sempadan sungai
  7. Perkebunan Kopi, Pisang, Nenas, Kelapa, Ubi, Sereh Wangi dan Perkebunan Holtikultura lainnya
  8. Kolam Ikan (termasuk pengembangannya)
  9. Alat-alat Penanggulangan Kebencanaan
  10. Embung Desa (termasuk pengembangannya)
  11. Kelembagaan TP PKK, BUMDesa, Posyantekdesa (TTG), Posyandu, Pengembangan Kebudayaan Desa, serta Kelembagaan LKD dan LAD lainnya, termasuk pembiayaan untuk Peningkatan Kinerja, Operasional dan Pengembangan TTG (INOVASI)
  12. Olahraga Desa
  13. Desa Wisata (termasuk pembangunan sarana dan prasarana)
  14. Desa Digital
  15. Pembuatan Pupuk Organik Cair
  16. Home Industri (Pengembangan Usaha Rumah Tangga)
  17. Bimbingan Teknis Khusus Penerbitan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
  18. Perioritas lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 serta yang tertuang pada Kartu Inovasi Desaku dan Komitmen Bursa Inovasi Desa. Selanjutnya untuk hal-hal yang bersifat teknis dapat berkoordinasi dengan OPD terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diperintahkan kepada Camat, Kepala Desa dan P3MD Kabupaten Mandailing Natal agar dapat mengantarkan Program dimaksud ke dalam Musyawarah Desa dan memastikannya telah selaras antara RPJMD dengan RPJMDesa, serta telah masuk dalam RKPDesa dan APBDesa Tahun 2020, dan agar dapat membuat laporan secara terpisah yang disampaikan kepada Bupati Mandailing Natal, Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal pada minggu ketiga Bulan Oktober 2019.

Berikut Link Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Perihal APBDesa

APB DESA

 

Tim Redaksi