Berita Madina

Rufinus Bersama Bupati Madina Akan Minta Dukungan Menteri Untuk Pembangunan Madina

Panyabungan 6/5 - Anggota DPR-RI Komisi II Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk Sh Mm Mh didampingi Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nst memberikan sosialisasi pengawasan serta penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Kab. Madina di gedung Serba Guna Panyabungan, Rabu.  Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nst mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI Komisis II Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Sh Mm Mh atas kunjungan kerja dalam rangka memberikan sosialisasi pengawasan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Kab. Madina.  Dia menegaskan Madina terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan jumlah penduduk sekitar 470 ribu jiwa sejalan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2014.  "Sesuai dengan perjalanan kenegaraan RI, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratif sehingga dapat menjadi lembaga yang kuat menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera," katanya.  Dalam rangka penguatan pemerintah desa Pemkab Madina telah mengeluarkan dana untuk desa yang bersumber dari APBD Kab. Madina Tahun 2015 sekitar 16 milyar rupiah. Namun disadari bahwa dana tersebut hanya mampu membiayai honor dan operasional pemerintahan desa.  Mengingat rendahnya honor Kepala Desa di Madina, Bupati Madina akan berupaya mendapatkan persetujuan dari DPRD Madina menaikkan honor Kades minimal 2 juta rupiah setiap bulan mengingat tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.  Dia menegaskan kepada seluruh Anggota DPRD Madina yang hadir agar memberikan persetujuan akan perhatian terhadap desa mengingat desa sebagai salah satu tolok ukur kemajuan Kabupaten.  Bupati Madina mengharapakan agar seluruh Kepala Desa dapat mengikuti Sosialisasi dengan baik sampai dengan selesai begitu juga dengan Camat selaku pengawas.  “Sementara Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulina Sh Mm Mh mengatakan seharusnya Dana Desa dari APBN pada April kemarin sekitar 40 Persen sudah turun namun karena ketidaksiapan sehingga diundur karena hal ini merupakan regulasi hukum tidak ada yang boleh menyimpang," katanya.  Dia menambahkan, "ada beberapa persyaratan untuk dana dari pusat dapat diluncurkan yaitu penyampaian APBD dan laporan penggunaan. Apabila kedua persyaratan terpenuhi mudah-mudahan setiap desa akan mendapatkan bantuan dana sekitar 1,4 milyar rupiah setiap Tahunnya."  “Harapannya agar Desa yang telah dimekarkan dikembalikan ke desa induk agar diklarifikasi dengan baik sehingga tidak ada kecemburuan terhadap Desa lain."  “Terkait Hukum sepanjang membangun desa tidak perlu dikhawatirkan dan kiranya agar Bupati, Kejari, Kepolisian dan LSM membuat MOU dalam hal kerjasama terkait terjadinya kelalaian agar diselesaikan dengan pendekatan restoratif jangan langsung dipidana tegasnya."  “Rufinus menambahkan bahwa Madina merupakan target prioritas untuk dikembangkan dan akan melakukan kerja sama ke Kementerian terkait sesuai yang diharapkan Pemkab Madina demi mewujudkan terlaksananya Pembangunan serta kesejateraan Mandailing Natal kedepan," tegasnya.  Sosialisasi diikuti Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan, Ketua Pengadilan Agama Madina, Kejari Panyabungan, Wakapolres Madina, Ketua DPRD Tapteng, Anggota DPRD Madina beserta unsur Muspida Kab Madina.Panyabungan 6/5 – Anggota DPR-RI Komisi II Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk Sh Mm Mh didampingi Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nst memberikan sosialisasi pengawasan serta penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Kab. Madina di gedung Serba Guna Panyabungan, Rabu.

Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nst mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI Komisis II Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Sh Mm Mh atas kunjungan kerja dalam rangka memberikan sosialisasi pengawasan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Kab. Madina.

Dia menegaskan Madina terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan jumlah penduduk sekitar 470 ribu jiwa sejalan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2014.

“Sesuai dengan perjalanan kenegaraan RI, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratif sehingga dapat menjadi lembaga yang kuat menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” katanya.

Dalam rangka penguatan pemerintah desa Pemkab Madina telah mengeluarkan dana untuk desa yang bersumber dari APBD Kab. Madina Tahun 2015 sekitar 16 milyar rupiah. Namun disadari bahwa dana tersebut hanya mampu membiayai honor dan operasional pemerintahan desa.

Mengingat rendahnya honor Kepala Desa di Madina, Bupati Madina akan berupaya mendapatkan persetujuan dari DPRD Madina menaikkan honor Kades minimal 2 juta rupiah setiap bulan mengingat tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Dia menegaskan kepada seluruh Anggota DPRD Madina yang hadir agar memberikan persetujuan akan perhatian terhadap desa mengingat desa sebagai salah satu tolok ukur kemajuan Kabupaten.

Bupati Madina mengharapakan agar seluruh Kepala Desa dapat mengikuti Sosialisasi dengan baik sampai dengan selesai begitu juga dengan Camat selaku pengawas.

“Sementara Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulina Sh Mm Mh mengatakan seharusnya Dana Desa dari APBN pada April kemarin sekitar 40 Persen sudah turun namun karena ketidaksiapan sehingga diundur karena hal ini merupakan regulasi hukum tidak ada yang boleh menyimpang,” katanya.

Dia menambahkan, “ada beberapa persyaratan untuk dana dari pusat dapat diluncurkan yaitu penyampaian APBD dan laporan penggunaan. Apabila kedua persyaratan terpenuhi mudah-mudahan setiap desa akan mendapatkan bantuan dana sekitar 1,4 milyar rupiah setiap Tahunnya.”

“Harapannya agar Desa yang telah dimekarkan dikembalikan ke desa induk agar diklarifikasi dengan baik sehingga tidak ada kecemburuan terhadap Desa lain.”

“Terkait Hukum sepanjang membangun desa tidak perlu dikhawatirkan dan kiranya agar Bupati, Kejari, Kepolisian dan LSM membuat MOU dalam hal kerjasama terkait terjadinya kelalaian agar diselesaikan dengan pendekatan restoratif jangan langsung dipidana tegasnya.”

“Rufinus menambahkan bahwa Madina merupakan target prioritas untuk dikembangkan dan akan melakukan kerja sama ke Kementerian terkait sesuai yang diharapkan Pemkab Madina demi mewujudkan terlaksananya Pembangunan serta kesejateraan Mandailing Natal kedepan,” tegasnya.

Sosialisasi diikuti Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan, Ketua Pengadilan Agama Madina, Kejari Panyabungan, Wakapolres Madina, Ketua DPRD Tapteng, Anggota DPRD Madina beserta unsur Muspida Kab Madina.

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *