Berita Nasional

Presiden Ingatkan Korpri Netral Dalam Pesta Demokrasi

Presiden Ingatkan Korpri Netral Dalam Pesta DemokrasiJakarta (Pinmas) — Presiden RI Joko Widodo mengingatkan aparatur Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk menjaga netralitasnya dalam menghadapi pesta demokrasi. Pesan ini disampaikan Presiden dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kemenag Nur Syam pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-44 di Kantor Kementerian Agama.

“Jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepada Daerah yang akan digelar akhir tahun ini,” tegas Presiden, Senin (30/11).

Indonesia akan menghadapi pemilu Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember yang akan datang. Proses kampanye sudah dimulai di beberapa daerah dan karenanya Presiden meminta aparatur sipil negara untuk netral. “Saya minta aparatur tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye Pemilukada,” pesannya.

Sebaliknya, Presiden meminta aparatur untuk fokus pada tugas dan fungsinya sehingga pelayanan kepada publik tetap bisa dilakukan dengan baik, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun. Korpri dimina untuk menjadikan  HUT ke-44 ini sebagai momentum apartur mempercepat reformasi birokrasi.

“Lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan dan tanpa basa-basi. Cari terobosan dan cara-cara baru dengan menghindari business as usual,” tuturnya.

Menurutnya, berbagai upaya perbaikan harus dilakukan dari hulu sampai hilir, karena rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntable, efektif dan efisien, serta melayani dengan layanan publik yang berkualitas.

Presiden juga meminta aparatur membangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, beretos kerja tinggi dalam semangat gotong royong. “Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama, bukan sebatas program yang digerakan anggaran,” tegasnya.

“Dengan integritas, bangun kepercayaan. Dengan etos kerja, bangun abdi masyarakat yang tangguh. Dan dengan gotong royong, jadikan aparatur sebagai motor penggerak pembangunan,” tambahnya.

Korpri juga dituntut mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsive. “Mekanisme kerja birokrasi harus berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau e-government,” pinta Jokowi.

Menghadapi era persaingan antar negara, apartur negara diminta untuk menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa. (mkd/mkd)

Sumber: kemenag.go.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *