Berita Nasional

Peran Pemerintah Daerah di Bidang Kominfo

Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang KominfoBandung, 19 Oktober 2015- Kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika khususnya terkait dengan penyelenggaran urusan daerah dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan bidang komunikasi dan informatika di daerah. “Untuk mempercepat pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di daerah, maka penyelenggara pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan aspek hubungan dengan pusat, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global,” kata Bertiana Sari dalam sambutannya pada penyuluhan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Hotel Aston Primera Pasteur Bandung pada 19 Oktober 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan dalam bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi; Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi; serta Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik, maka Pemerintah Daerah perlu menaruh perhatian khususnya mengenai informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Akses informasi merupakan hak setiap warga masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib melakukan uji konsekuensi dalam menentukan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan”, terang Henny S. Widyaningsih.

Sedangkan untuk pengelolaan nama domain, peran dari Pemerintah Daerah adalah menentukan struktur penamaan domain instansinya dan unit kerja yang berada dibawah struktur induk/instansi sesuai dengan peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dari masing-masing daerah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan penyelenggaraan website, konten, Sumber Daya Manusia serta infrastrukturnya. Terhitung Bulan Januari 2015 pendaftaran domain instansi pemerintah dapat didaftarkan melalui https://domain.go.id .

Sumber: kominfo.go.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *