Berita MadinaHeadline

Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal

Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB-P2 meliputi bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Mandailing Natal yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sejak Tahun Pajak 2014. Pengelola PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal dikoordinir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pemerintah Kecamatan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan Kepala Desa dan Lurah sebagai Penanggung Jawab di wilayah kerja masing-masing.

Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal adala Pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi Objek/Subjek, dan Pembetulan SPPT. Syarat-syarat setiap pelayanan sebagai berikut:

A. Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pendaftaran bisa diajukan dengan Permohonan Tunggal oleh perseorangan Wajib Pajak atau Permohonan Kolektif oleh Lurah/Kepala Desa.

Persyaratan (minimal) pengurusan PBB baru permohonan tunggal adalah:
1. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
2. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/KK);
3. Melampirkan foto copy bukti surat tanah; dan
4. Mengisi formulir Surat Permohonan Pendaftaran Baru, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang disediakan DPKAD.

B. Mutasi Objek/Subjek PBB-P2

Mutasi objek/subjek PBB-P2 meliputi perubahan atas data objek/subjek PBB yang diakibatkan adanya peralihan hak dan/atau peralihan kewajiban pembayaran PBB-P2.

Persyaratan pengurusan mutasi objek/subjek PBB-P2 adalah:
1. Asli SPPT (mutasi habis) atau fotocopi SPPT (mutasi sebagian);
2. Fotocopi bukti pembayaran (STTS) tahun-tahun sebelumnya;
3. Melampirkan fotocopi identitas diri (KTP/SIM/KK);
4. Melampirkan fotocopi bukti surat tanah; dan
5. Mengisi formulir Surat Permohonan Mutasi, SPOP dan LSPOP (disediakan DPKAD).

C. Pembetulan SPPT

Pembetulan SPPT sebagai akibat penerbitan SPPT yang tidak benar karena kesalahan tulis dan kekeliruan lainnya dengan melampirkan dokumen pendukung.

Persyaratan pengurusan pembetulan SPPT adalah:
1. Asli SPPT PBB;
2. Melampirkan fotocopi identitas diri (KTP/SIM/KK);
3. Melampirkan foto copy pendukung terkait pembetulan data;
4. Mengisi formulir Surat Permohonan Pembetulan SPPT, SPOP dan LSPOP (disediakan DPKAD).

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *