Berita Nasional

Penanganan Kabut Asap telah Terkoordinasi dengan Baik

Penanganan Kabut Asap telah Terkoordinasi dengan Baik antar Kementerian LembagaJakarta, polkam.go.id, 12/10/2015. Menko Polhukam, Luhut B. Pandjaitan menggelar jumpa pers dalam rangka pemaparan upaya penanggulangan kebakaran lahan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Turut mendampingi pimpinan Kementerian/Lembaga terkait yaitu, Menlu, Menkes, Menhut & LH, Kapolri, Kasum TNI, dan perwakilan dari BNPB.

Dalam jumpa pers, Menko Polhukam menegaskan bahwa penanganan kabut asap di sebagian wilayah Indonesia telah terkoordinasi dengan baik antar Kementerian/Lembaga terkait.

Lebih lanjut Menko Polhukam menjelaskan bahwa langkah-langkah penanggulangan yang akan dilakukan oleh pemerintah, diantaranya pemadaman melalui water bombing. Metode tersebut adalah yang paling efektif dan cepat untuk memadamkan api di lahan gambut. Oleh karena itu jumlah pesawat dan helikopter di wilayah Sumatera Selatan (terutama di daerah OKI) sudah ditambah menjadi 11 dari sebelumnya 7 (termasuk Bombardier dari Singapura dan Helikopter Chinook dari Singapura).

Menko Polhukam menambahkan Pemerintah akan menggunakan Drones di wilayah Sumsel untuk mendapatkan data titik api secara lebih cepat dan akurat dibandingkan satelit. Selain itu, operasi water bombing dengan menggunakan helikopter (yang memiliki kapasitas kecil <5ton) akan dilakukan secara berkelompok agar memberikan hasil yang lebih maksimal.

Menurut Menko Polhukam saat ini Pemerintah menerima tawaran bantuan tambahan dari Australia, China, Jepang dan Rusia. Khusus untuk Rusia, bantuan pesawat water bombing berkapasitas besar dilakukan secara komersial, dan pemerintah akan meminta pihak swasta untuk menanggung biayanya.

Menko Polhukam mengatakan upaya hukum terhadap mereka yang bersalah akan diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk langkah-langkah pencegahan jangka panjang Pemerintah akan mencabut ketentuan perundang-undangan (UU No 32/2009 pasal 69 dan Permen LH no 10/2010 pasal 4) yang memperbolehkan pembakaran hutan untuk petani kecil” tegas Menko Polhukam, sedangkan untuk perusahaan perkebunan/HTI dengan batasan luasan tertentu, lanjut Menko Polhukam, akan diwajibkan untuk memiliki armada pesawat water bombing yang mencukupi jika teradi kebakaran di wilayah konsesi perkebunannya.

Sumber: Polkam.go.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *