Berita Madina

Pemkab Madina Sosialisasikan UU Penghapusan KDRT

Pemkab Madina Sosialisasikan Undang-undang Penghapusan KDRTPanyabungan 17/9 – Plt Sekda Madina M Syafei Lubis membuka sosialisasi undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta jejaring pencegahan dan penanganannya di Aula Kantor Camat Panyabungan Utara, Kamis.

“Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan wujud peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, Kota dalam memberikan pencerahan, wawasan serta pembekalan bagi aparat dan masyarakat dalam menciptakan keluarga harmonis bebas dari KDRT,” kata Syafei.

“Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan besar terhadap perkembangan sosial serta kepribadian setiap anggota keluarga, pastinya sangat memerlukan organisasi tersendiri,” katanya.

Menurutnya kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai suatu kesatuan yang kuat dalam menjalin hubungan baik dalam keluarga tersebut.

Hubungan timbal balik dan keserasian antar semua pribadi dalam keluarga ternyata sangat berpengaruh terhadap bahagia atau tidaknya salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya.

Keluarga harmonis akan terwujud bila kebahagiaan sudah dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang telah jauh dari konflik, ketegangan serta kekecewaan kata Syafei dalam acara sosialisasi yang dihadiri Kabiro PPAKB Setda Provsu, unsur Muspida, Pimpinan Skpd serta tokoh dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan, apabila konflik dapat diselesaikan secara sehat maka masing-masing pasangan akan mendapatkan pelajaran yang berharga.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing pihak baik suami atau istri tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan melalui komunikasi dan kebersamaan.

Bilamana konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan semakin membahayakan bagi keluarga khususnya suami dan istri yang terlibat konflik. Hal ini terjadi bila setiap pihak tidak mampu bekerjasama dalam menciptakan suatu hubungan yang selaras.

“Pemerintah terkait telah melakukan berbagai upaya penghapusan KDRT antaranya dengan tersedianya berbagai kebijakan hukum perlindungan perempuan dan anak yang meliputi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan KDRT,” jelasnya.

Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaran kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010.

Syafei menambahkan, “kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengah-tengah masyarakat cenderung bertambah banyak, hingga sampai ditangani pihak berwajib namun masih banyak juga yang tidak dilaporkan. Padahal korban telah mendapat kekerasan fisik maupun pisikis yang mengakibatkan trauma.”

“Kita mengharapkan agar korban KDRT mendapatkan penanganan pelayanan terpadu meliputi penerimaan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitas sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial,” katanya.

Dalam menghadapi permasalahan KDRT partisipasi dan perhatian serius masyarakat juga sangat diperlukan dalam meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan sejak dini akan akibat KDRT melalui peningkatan kepedulian sosial disekitar lingkungannya.

Standar pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui unit pelayanan terpadu (UPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 01 Tahun 2010.

Menurutnya tidaklah mudah membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia serta sejahtera maka sangatlah diperlukan pengorbanan serta tanggung jawab dari masing-masing pihak menjalankan peran dalam keluarga rasa cinta, hormat, setia saling menghargai bagi suami maupun istri.

“Saya mengharapkan untuk kedepan seluruh pemangku kepentingan dapat mengembangkan melakukan inovasi memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanganan korban melalui kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat,” kata Syafei.

Artikel yang Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *