Berita Nasional

Pemerintah Canangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Pemerintah Canangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015Jakarta, 29/04/2015 Kemenkeu – Pemerintah mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pencanangan secara resmi dilakukan pada hari ini, Rabu (29/4) di Istana Presiden, Jakarta.

Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya peluang peningkatan penerimaan pajak, masih rendahnya tax ratio, masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tersentuh, dan tersedianya data eksternal yang akan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai target penerimaan.

“Dengan moto ‘reach the unreachable, touch the untouchable’, DJP melakukan pembinaan kepada kelompok Wajib Pajak terdaftar, yang telah dan yang belum menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan), serta kelompok orang pribadi maupun badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Pencanangan Tahun Pembinaan Pajak 2015 dan Peluncuran Sistem Perbendaharaan  dan Anggaran Negara (SPAN) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/4).

Menkeu menerangkan, sebagai strategi pembinaan Wajib Pajak, DJP akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kementerian/Lembaga. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang belum tersentuh.

Sebagai informasi, berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT.

Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT.

Menurut Menkeu, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah karena kekurangpahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan. “Kurang pahamnya masyarakat atas ketentuan perpajakan yang membuat mereka enggan mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan kekhilafan dalam pengisian SPT,” tambahnya.

Sumber: Kemenkeu.go.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *