Berita Nasional

Pemberdayaan Lulusan SMK Bidang Konstruksi

Kemendikbud-Kementerian PUPR Jalin Kerja Sama Pemberdayaan SMK Bidang KonstruksiJakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdasmen) bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) lakukan penandatanganan naskah kerja sama pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penandatanganan dan pengesahan skema sertifikasi bidang konstruksi untuk SMK. Penandatanganan yang dilakukan di SMK Negeri 26 Jakarta, Rabu, (16/3/2016), sebagai wujud kerja sama pemberdayaan SMK untuk menyeleraskan dunia pendidikan jenjang SMK dengan dunia usaha atau industri. Secara garis besar, bentuk kerja sama antar kementerian ini mencakup program pelatihan kerja praktis yang berlangsung di dalam situasi pekerjaan yang sebenarnya (on the job training) bagi guru dan peserta didik, sertifikasi kompetensi, dan penempatan lulusan SMK.
 
Sebanyak sembilan skema sertifikasi bagi SMK Bidang Konstruksi yang disahkan, meliputi lima skema okupasi, dan empat skema kualifikasi. Penyusunan skema sertifikasi ini telah dimulai sejak akhir tahun 2015. Sertifikasi kompetensi merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan. Sehingga, sertifikasi ini memastikan bahwa tenaga kerja tersebut terjamin akan kredibilitasnya di dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
 
Pada sisi kelembagaan, Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi) akan menyiapkan sebanyak 200 SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitasi penyiapan assessor, penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan materi uji kompetensi.
 
Penyiapan kelembagaan sertifikasi profesi pihak pertama (LSP P1) telah dilakukan melalui kerja sama Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, melalui skema Bimbingan Teknis Pembentukan LSP P1 bagi SMK terpilih. Penyiapan kelembagaan tersebut akan berakhir di bulan April 2016, yang dilanjutkan dengan pendampingan teknis di bulan Mei, dan Juni 2016 mendatang.
 
Salah satu perangkat yang harus disiapkan dalam pembentukan LSP P1 adalah adanya assesor yang kompeten. Penyiapan assessor tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yang dimulai bulan Mei 2016. Sasarannya, sekurang-kurangnya tiga orang guru SMK Bidang Konstruksi di tiap sekolah, atau 600 orang guru secara nasional akan disiapkan menjadi assessor.
 
Untuk kebutuhan penyiapan fasilitas tempat uji kompetensi (TUK), Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR akan bersinergi dengan berbagi sumber daya. Bentuknya, penyiapan sarana prasarana di SMK oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dengan skema bantuan pemerintah, dan penyediaan peralatan praktek di SMK oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR melalui skema mekanisme pinjam pakai.
 
Kemudian, terdapat pemberian fasilitas Praktek Kerja Lapangan atau industri bagi seluruh siswa SMK bidang konstruksi di proyek pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para siswa SMK. Tidak hanya itu, para guru SMK bidang konstruksi pun akan diberikan kesempatan untuk mengikuti On The Job Training di proyek-proyek pemerintah, guna meningkatkan kompetensi di bidang konstruksi.

Sumber: kemdikbud.go.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *