MEWAKILI BUPATI, SEKDA MANDAILING NATAL SECARA RESMI MEMBUKA SOSIALISASI EVALUASI DAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

 

Sosialisasi Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Senin 17 Desember 2018

Panyabungan. Senin, 17 Desember 2018
Sosialisasi Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal resmi dibuka oleh Bupati Mandailing Natal dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Mandailing Natal, Drs.Mhd. Syafi’i Lubis, M.Si. Acara yang dibuka tepat pada pukul 09.30 dihadiri oleh Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Mandailing Natal, Camat dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Acara sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adi Wardhana Hasibuan, SSTP. MM selaku Kepala Bagian Organisasi dalam pidato sambutannya mengharapkan keseriusan para peserta sosialisasi dalam menambah wawasan pemahaman serta evaluasi terhadap penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga terwujud perangkat daerah yang efesien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik baik bersifat internal maupun eksternal terutama bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Mhd. Syafi’i Lubis, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki tugas sekaligus peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mewujudkan percepatan pembangunan baik disektor Pendidikan, Perekonomian, Transportasi, Hukum, Sosial Budaya dan bidang lainnya. Lebih lanjut, Mhd. Syafi’i berharap selepas dari sosialisai ini, seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal mampu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga tujuan dari peraturan tersebut yakni menghasilkan penataan dan pembentukan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dapat sesegara mungkin terlaksana, sehingga pelayanan pemerintahan yang bersifat publik dapat difungsikan secara maksimal oleh setiap unsur OPD. Diakhir sambutannya, Mhd. Syafi’i menyatakan bahwa “Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan”.

Sebagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dasar hukum penataan perangkat daerah bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan  Pemerintahan, Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun tujuan inti dari acara Sosialisasi ini adalah penataan dan strukturisasi perangkat daerah yaitu membentuk perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui pengurangan belanja pegawai dan memperbesar belanja modal.
Konsep organisasi perangkat daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu pembentukan perangkat daerah didasarkan karakteristik dan kebutuhan daerah atau tidak setiap urusan dibentuk dalam organisasi tersendiri.

 

Tim Redaksi

(Risma Rina / Faisal Azis)