Berita Nasional

Menag, Kemenag Harus Hadir Dalam Pelayanan Umat Beragama

Menag, Kemenag Harus Hadir Dalam Pelayanan Umat BeragamaJakarta (Pinmas) – Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota, Kementerian Agama harus hadir dalam pelayanan umat beragama dan hadir dalam penyelesaian masalah umat bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Demikian ditekankan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada seluruh pejabat Kemenag dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Ortala Nur Arifin saat Sosialisasi PMA Nomo 65 dan 66 Tahun 2015 di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Senin (21/12).

Kepada pejabat Kemenag, Menag menekankan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, semua pejabat harus memahami tugas dan fungsi jabatan dengan baik sehingga dapat mensukseskan program Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

“Apabila program Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sukses maka dapat dipastikan program Kanwil Provinsi juga akan sukses, sehingga dapat dipastikan pula visi, misi, dan program Kementerian Agama dapat dicapai dengan baik,” tandas Menag.

Ditandaskan Menag, para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi adalah Menteri Agama di provinsi, karena Kanwil melaksanakan seluruh program yang ada di kantor pusat, kecuali program pengembangan hanya ada di Badan Litbang Diklat dan program pengawasan hanya ada di Inspektorat Jenderal.

Kedua, bagi Kanwil Provinsi Kalimantan Utara dan Kanwil Provinsi yang wilayahnya ada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota baru Menag minta agar:

  1. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran kantor baru. Semua penganggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien serta harus ada prioritas-prioritas karena keterbatasan anggaran.
  2. Mempersiapkan perencanaan kebutuhan pegawai dan meredistribusi atau menata ulang pegawai yang ada di setiap Satker sebagai dampak dari hasil analisis beban kerja.
  3. Mempersiapkan calon pemangku jabatan untuk jabatan baru melalui asesmen jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat Eselon II,
  4. Mempersiapkan proses peralihan administrasi Barang Milik Negara dari kantor lama kepada kantor baru. Semua harus tertib administrasi, karena bila ada kesalahan dalam pencatatan akan berdampak pada Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama.

Selanjutnya, Menag juga menekankan agar para Kepala Kanwil Provinsi senantiasa menjalin hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh/pemuka agama, Organisasi Masyarakat, dan jangan lupa menjalin kerja sama juga dengan media massa.

“Semua itu adalah mitra kerja kita dan kita tidak bisa kerja sendiri. Budayakan dan kembangkan dialog dengan seluruh lapisan masyarakat. Dengan dialog kita akan mengetahui maksud yang dikehendaki. Dengan dialog kita belajar bertoleransi, tepo sliro, saling menghormati. Karena “Kedamaian Ada…..Ketika Kita Mau Menerima Perbedaan”, ujar Menag. (dm/dm).

Sumber: kemenag.go.id

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *