Berita Madina

Mandailing Natal Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK RI

Wakil Bupati Mandailing Natal H. M. Jakfar Suhairi Nasution saat menerima Dokumen Penilaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM.,Ak, di Medan, Jumat 14 Juli 2017, yang turut disaksikan oleh Ketua DPRD Mandailing Natal, Hj. Leli Hartari S.Ag, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kamal Rangkuti S.Sos MM, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Drs. Marwan Bakti Siregar,M.Si.

 

MEDAN – Pada hari Jumat, 14 Juli 2017, bertempat di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, secara resmi BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap penggunaan keuangan negara di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2016.

Penyerahan opini WDP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal langsung diterima oleh Wakil Bupati Mandailing Natal H.M. Jakfar Sukhairi Nasution mewakili Bupati Drs. H. Dahlan Hasan Nasution yang turut disaksikan oleh Ketua DPRD Mandailing Natal, Hj. Leli Hartari S.Ag, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kamal Rangkuti S.Sos MM, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Drs. Marwan Bakti Siregar,M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi yang berada dalam naungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaksana pengguna anggaran keuangan daerah agar terus berupaya baik dari segi kualitas penggunaan anggaran maupun manajemen pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan sehingga pada tahun-tahun mendatang mendapatkan penilaian yang lebih baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

“Pemberian penilaian opini WDP oleh BPK pada tahun ini harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut atas beberapa penilaian pengecualian agar di tahun depan kita mendapatkan opini yang lebih baik lagi, dan tentu harus melalui kerja sama antara seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal”, ujar Wakil Bupati.

Lebih lanjut Wakil Bupati menyatakan, “Kita terus menekankan kepada setiap SKPD dan lembaga di bawah naungan Pemkab Mandailing Natal agar dalam penggunaan anggaran untuk selalu mematuhi peraturan yang ada, sehingga pada tahun-tahun mendatang akan mendapatkan WTP”.

 

Artikel yang Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *