Berita Madina

Kemenpera Rehab 119 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Mandailing Natal

Kemenpera Rehap 119 Rumah Tidak Layak Huni di MadinaKementrian Perumahan Rakyat RI memberikan bantuan bedah rumah bagi 119 kepala rumah tangga (KK) rumah tidak layak huni di Desa Hutapadang, Simpang Banyak Jae dan Desa Simpang Banyak Julu, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal berasal dari program Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.

Penyerahan bantuan langsung diserahkan Deputi Kementrian Perumahan Rakyat Dr. Ir. Jamil Ansari kepada masyarakat penerima dihadiri Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution di Desa Simpang Banyak Julu, Rabu (24/9/2014).

Bapak Bupati pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas bantaun bedah rumah terhadap 119 kepala keluarga, karena dengan bantuan ini masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni akan bisa diperbaiki.

“Saya berharap dengan adanya bantaun perumahan ini sebesar Rp. 7.500.000 per rumah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga program bantuan bedah rumah bisa berlanjut,” ujarnya.

Bapak Bupati mengatakan, Kemenpera juga telah mempersilahkan bagi sembilan kepala desa di di Kecamatan Ulu Pungkut untuk menyiapkan permohonan dan persayaratan agar berangkat ke Padang Sidimpuan untuk pertambahan bantuan ini lagi.

“Jadi kita minta kepada kepala desa lainnya di kecamatan ini mempersiapkan diri hari ini juga berangkat agar bisa bermusyawarah dengan pihak Kemenpera di PSP untuk pertambahan sekitar 500 rumah lagi, dan saya berharap hal ini bisa terlaksana,” ucapnya.

Sementara itu Deputi Kemenpera Ir. Jamil Ansari mengatakan bahwa saat ini pihaknyanya masih memiliki anggaran Rp. 140 milyar lagi untuk bantuan terhadap rumah tidak layak huni.

Bapak Ir. Jamil Ansari mengatakan, bahwa sebelumnya dia berjanji kepada Bupati Madina bahwa Kabupaten Madina akan memperoleh bantuan 600 bedah rumah, namun baru 119 yang terealisasi.

“Diharapkan kepada para kepala desa untuk menyusun persayaratanya dan kita selalu memperhatikan rumah tidak layak huni, begitu juga terhadap 119 KK penerima bantuan untuk memanfaatkan sesuai dengan yang ditentukan, jangan dikorupsikan karena ini uang negara. Pemkab Madina diharapkan melakukan pengawasan dalam proses pembangunannya,” katanya.

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *