Berita Madina

Karang Taruna Madina: Pemekaran Daerah Solusi Percepatan Pembangunan

Karang Taruna Madina: Pemekaran Daerah Solusi Percepatan PembangunanPanyabungan – Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara kian menggelinding dan kelihatan telah menunjukkan titik terang. “Kita mengapresiasi langkah dan kinerja para Kepala Daerah se Tabagsel untuk terus memperjuangkan pemekaran Sumatera Tenggara ini ditambah dengan pemekaran Pantai Barat Mandailing untuk secepatnya bisa menjadi daerah Otonomi Baru (DOB).

Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dan Pantai Barat Mandailing ini murni didasari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan solusi untuk percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik” sebut Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kab. Mandailing Natal Al-Hasan Nasution, S.Pd bersama Sekretaris H. Hendra Sahlan Ray, SE dan Bendahara M. Ridwan Nasution (Mamad VJ) kepada pers di sekretariat Karang Taruna Kab. Madina Jl. Willem Iskander Panyabungan.

Disebutkan, pemekaran merupakan bagian dari prinsip distribution of power (prinsip pembagian kekuasaan) yang dirumuskan dalam bentuk desentralisasi atau pelimpahan wewenang politik baik dari pusat maupun dari daerah pemekaran itu sendiri.

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan solusi mengoptimalkan pelayanan publik karena memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga berjalan lebih efektif dan efisien. Bisa kita bayangkan, jarak tempuh yang cukup jauh dari Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan Wilayah Tabagsel saat ini.

Atau kota Natal dengan Panyabungan sebagai Ibukota Kabupaten Madina saat ini. Hal ini senafas dengan asas umum dan prinsip pemerintahan yang baik dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan, memperkuat daya saing daerah serta memperkokoh keutuhan negara kesatuan.

Pemekaran itu merupakan jawaban dari persoalan yang ada” ujar Al-Hasan Nasution

Ditambahkan, pembentukan provinsi Sumatera Tenggara dengan usulan lima daerah (Tapsel, Madina, Palas, Paluta, Padangsidimpuan) merupakan aspirasi yang sudah lama lahir dari rakyat yang terletak paling ujung Provinsi Sumut ini.

Wilayah Tapanuli Bahagian Selatan memiliki SDA melimpah berupa perkebunan sawit, karet, pertambangan emas, hasil laut, peternakan, penakaran burung walet, ditambah dengan panorama wisata yang tidak kalah dari daerah lainnya.

Sedang dari segi sumber daya manusia (SDM), Tabagsel memiliki putra-putri handal mampu bersaing ditingkat nasional bahkan internasional.

Perpaduan SDM dan SDAyang handal ditambah dengan potensi lainnya semakin menguatkan bahwa Prtovinsi Sumatera Tenggara memang layak dan tepat untuk dimekarkan” kata Al-Hasan Nasution yang mantan Koordinator Umum AMP2 TS (Aliansi Mahasiswa Peduli Pemekaran Tapanuli Selatan) tahun 2004-2007 itu yang getol memperjuangkan pemekaran Tapsel menjadi Kab. Palas dan Paluta ini.

Ditambahkan, untuk mengejar ketertinggalan wilayah Tapanuli Bagian Selatan maka perjuangan untuk pemekaran Provinsi ini harus terus digalakkan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kita mulai dari dulu sangat antusias dan optimis dengan agenda besar ini.

Karena dari segi infrastuktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia ditambah dengan dukungan Kepala Daerah se Tabagsel, Gubernur Sumut, DPRD se Tabagsel dan DPRD Sumut, sudah cukup memenuhi syarat dilihat dari segi standarisasi kelayakan sebuah daerah pemekaran. Kita hakkul yakin, apabila pemekaran ini terwujud pembangunan juga akan bertambah pesat untuk kesejahteraan rakyat” ungkap mantan Ketua Umum PC. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Padangsidimpuan-Tapsel ini.

Lebih lanjut, Al-Hasan Nasution mengemukakan bahwa hakikiknya tujuan pemekaran adalah sangat luhur dan mulia.

Sejatinya pemekaran daerah berdampak positif bagi Demokratisasi, Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru, Pendekatan pelayanan kepada masyarakat, Kemudahan membangun dan memelihara sarana dan prasarana, Tumbuhnya lapangan kerja baru, Adanya motivasi pengembangan inovasi dan kreatifitas daerah.

Untuk itu dia berharap, cita-cita pemekaran itu tetap pada niatan luhur secara substansional.

Diakui pemerintah pusat memang mempertimbangkan dengan ketat dan matang sehingga tentang pembentukan DOB. Pasalnya, hasil evaluasi me¬ne¬mukan sebagian besar DOB yang sudah berjalan jus¬tru menimbulkan banyak masalah. “Untuk itu kita sangat berharap kepada Presiden RI, DPR RI, DPD RI, Mendagri untuk menyahuti aspirasi masyarakat ini dan dapat meng “golkan” pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan melahirkan UU Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dan Pantai barat Mandailing” pintanya. (Umar Bakti)

Sumber: sindotrijayamandailingnatal.com

Artikel yang Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *