Berita Madina

Bila Dana Desa Bermasalah, Setiap Warga Berhak Melapor

Bila Dana Desa Bermasalah, Warga Berhak MelaporMADINA – Apabila dana desa bermasalah baik dalam pelaksanaan proyek fisik, transfaransi, atau tidak sesuai serta ada kecurangan dalam pekerjaannya, masyarakat sebagai subjek utama pembangunan berhak melaporkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum.

Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Madina M Al-Hasan Nasution didampingi Sekretaris Hendra Sahlan dan Bendahara Ridwan Nasution alias Mamad VJ kepada Metro Tabagsel, Kamis (29/9) mengatakan, sesuai ketentuan pola yang dianut dalam pengerjaan dana desa adalah dengan sistem swakelola masyarakat dengan memenuhi standarisasi keadilan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pola swakelola itu sendiri, sebut Al Hasan memiliki arti bahwa masyarakat yang berhak merencanakan, mengerjakan dan mengawasi.

“Keterlibatan masyarakat bermakna luas dalam alokasi dana desa termasuk dalam planning, organizing, actualiting dan controling. Perlu diketahui, bahwa dana desa berasal dari bantuan stimulus APBN yang bersumber dari uang rakyat. Masyarakat punya hak untuk mengawal pembangunan desanya sendiri dan berhak mengadukan permasalahan dana desa bila terjadi indikasi penyelewengan yang merugikan keuangan Negara, tapi tentunya harus berdasarkan data dan fakta akurat, bukan karena sentiment, dendam politik atau fitnah,“ jelasnya.

Mantan Ketua Umum PC PMII Psp-Tapsel ini mensinyalir banyak laporan yang mereka terima bahwa dalam tataran praktek tidak sedikit pengerjaan dana desa malah lebih buruk kualitasnya dibandingkan dengan proyek pemerintah daerah yang dikerjakan pihak ketiga. Pihaknya meminta kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Madina supaya transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

“Untuk itu kita minta kepada aparat desa agar jangan bermain-main dengan dana desa. Apalagi terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan jabatan (abused of power) demi memperkaya diri sendiri dan keluarga. Kita ingatkan, jangan sampai kepala desa tersandung kasus hukum dan terseret ke penjara gara-gara dana desa yang bermasalah,” sebutnya.

Pihaknya juga mengapresiasi dan memberikan aplaus kepada kinerja kepala desa yang memang betul-betul akuntabel dan jujur dalam pengelolaan dana desa dan memperhatikan prioritas program untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengapresiasi bahwa masih banyak kepala desa yang memang dicintai masyarakat dan mampu bersinergi dalam pembangunan desa tanpa masalah,” ujarnya.

Pada bagian lain, dia juga meminta kepada para pendamping desa yang ditugaskan dan digaji dari uang rakyat agar bekerja secara professional dan proporsional, dan bukan terkesan “main mata” dan melakukan konspirasi untuk menutupi kesalahan aparat desa.

“Para pendamping desa juga harus jujur dan transparan. Jangan sampai terlibat melakukan pembodohan masyarakat dengan menyelewengkan keuangan Negara,” pungkasnya. (wan)

Sumber: metrotabagsel.com

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *